Haedar Nashir mengimbau masyarakat mengalihkan wacana aksi 10 November 2026 ke kegiatan positif, seperti membangun jembatan dan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahaya aksi yang ditunggangi pihak tertentu. (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan tanggapan terkait wacana aksi serentak yang direncanakan pada 10 November. Haedar mengingatkan agar masyarakat menahan diri dan mengalihkan energi untuk aksi-aksi nyata yang membangun bangsa.
Bagi Muhammadiyah, aksi sebagai wujud aspirasi merupakan bagian yang sah dari demokrasi. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa demokrasi di Indonesia sejatinya adalah demokrasi yang berlandaskan hikmah permusyawaratan, sehingga kebebasan berekspresi tetap harus dibatasi oleh tanggung jawab sosial agar tidak memicu kerusuhan.
“Bagi kami Muhammadiyah, aksi sebagai wujud dari aspirasi memang bagian dari demokrasi. Tapi demokrasi kita sebenarnya sejatinya adalah demokrasi yang mengandung hikmah permusyawaratan,” ujar Haedar kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, pada Senin 9 November 2026.
Ia menilai, kebebasan berbicara baik lewat lisan maupun tulisan tidak boleh dilakukan tanpa batas hingga menimbulkan masalah baru atau kerusuhan. Sebagai gantinya, Haedar mengimbau masyarakat untuk saling menahan diri dari aksi turun ke jalan yang terlalu sering, dan memilih jalan pengabdian yang lebih produktif.
“Sehingga tidak semua hal bebas sebebas-bebasnya, apalagi baik lewat lisan, tulisan yang sebebas-bebasnya itu menimbulkan masalah baru, kerusuhan, dan lain sebagainya,” tegasnya.
“Maka dengan penghargaan tinggi terhadap hak demokrasi, kami menghimbau untuk sebaiknya saling menahan diri untuk tidak terlalu sering aksi. Lebih baik aksi bangun jembatan, aksi membangun masyarakat sampai ke pelosok, aksi untuk gerak bagaimana menghayati kepahlawanan,” tegas Haedar.
Akan tetapi, Haedar memahami jika pada akhirnya aksi massa tetap dilakukan. Ia mengingatkan para peserta aksi untuk tetap mematuhi aturan serta mewaspadai potensi penyusupan pihak-pihak tertentu yang dapat memicu gesekan atau kerusuhan.
“Tapi kalau toh akhirnya pada aksi juga, ikuti aturan, lalu juga ingat jangan sampai ada tunggang-menunggangi dan atau ditunggangi. Karena sekali aksi massa itu ditunggangi atau saling tunggang biasanya susah untuk dicegah. Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, kalau kerusuhan sudah terjadi, kan tahun lalu sampai 10 orang meninggal,” ungkapnya.
Selain itu, Haedar juga berpesan agar penggunaan media sosial dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya bangsa. Ia menilai langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menindak atau take-down konten digital yang melanggar aturan patut dihargai, dengan catatan tetap dilakukan secara objektif dan transparan.
“Nah, disitu saya yakin yang penting saya yakin bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital juga penuh dengan rasa tanggung jawab dalam melakukannya. Artinya harus bersifat objektif, transparan dan untuk semua hal yang memang bisa mengganggu kehidupan kebangsaan kita,” jelas Haedar.
Polda DIY Belum Terima Surat Pemberitahuan Aksi
Terpisah, pihak Plt. Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka, mengatakan jajarannya belum menerima ada laporan resmi terkait rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum.
“Kalau untuk update 10 November apakah ada laporan yang masuk terkait kegiatan penyampaian pendapat di depan umum atau demo gitu? Sampai saat ini saya belum update kepada Direktorat Intelkam untuk surat penyampaian aspirasi tanggal 10 November,” ujar AKBP Novita Eka.
Kendati demikian, pihak kepolisian tetap memantau situasi dan siap memberikan pembaruan informasi kepada awak media jika terdapat perkembangan lebih lanjut.
“Nanti jika memang sudah ada info, kami update ke rekan-rekan sekalian,” pungkas Novita.
Reporter: Mawan
