WARTA-JOGJA.COM || JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat legalitas dan membuka akses pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara bagi koperasi, termasuk memberikan peluang lebih besar bagi pemberdayaan penambang rakyat. Kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara oleh koperasi. Bagi Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN), rangkaian regulasi ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus membuka jalan bagi pengelolaan sumber daya mineral yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Perubahan Arah Kebijakan: Dari Ketidakpastian Menuju Legalitas
Selama puluhan tahun, masyarakat penambang rakyat di berbagai wilayah Nusantara menghadapi persoalan mendasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Keterbatasan akses perizinan, ketidakpastian hukum, risiko keselamatan kerja, hingga tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral menjadi tantangan yang terus membayangi kehidupan mereka.
Ironisnya, masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada kekayaan alam di wilayahnya sendiri kerap berada dalam posisi rentan. Di satu sisi, mereka memiliki ketergantungan ekonomi terhadap kegiatan pertambangan. Namun, di sisi lain, keterbatasan akses terhadap sistem perizinan dan tata kelola yang sah membuat sebagian aktivitas penambangan rakyat berhadapan dengan persoalan hukum.
Dalam perspektif kebijakan ekonomi nasional, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada investasi dan kepentingan industri besar, tetapi juga memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat melalui kelembagaan ekonomi yang kuat.
Terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2025 menjadi salah satu tonggak perubahan dalam pengaturan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Regulasi tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021, termasuk membuka mekanisme pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan kepada koperasi sesuai persyaratan yang berlaku.
Penguatan kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Permenkop Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi. Aturan ini memberikan pedoman mengenai verifikasi persyaratan administratif, pengembangan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, hingga pengawasan dan evaluasi kegiatan koperasi pertambangan.
Bagi Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN), perpaduan kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan administratif dalam sistem birokrasi. Lebih dari itu, regulasi tersebut dipandang sebagai momentum untuk mengakhiri ketimpangan akses ekonomi dan memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral nasional.
Ketua Umum IKTN menegaskan bahwa keberpihakan negara yang paling autentik diuji ketika hukum hadir memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam posisi lemah.
“Pahlawan tidak selalu lahir di medan perang dengan senjata di tangan. Pahlawan hadir ketika seorang pemimpin pasang badan mengembalikan cangkul dan hak kelola rakyat kecil ke dalam sistem hukum yang bermartabat. Terbitnya PP No. 39/2025 beserta Kepmen ESDM No. 14/2025 dan Kepmen Koperasi No. 12/2025 adalah prasasti keberanian Presiden Prabowo Subianto: menumbangkan monopoli, menghentikan kriminalisasi, dan menyerahkan kekayaan bumi Nusantara kembali ke pangkuan rakyat lewat koperasi,” tegasnya dengan penuh emosi.
Menurut IKTN, sinergi kebijakan lintas kementerian tersebut harus menjadi fondasi bagi terciptanya sistem pertambangan yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Kehadiran koperasi di sektor pertambangan juga dinilai memiliki arti strategis. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi dapat menjadi instrumen konsolidasi masyarakat agar mampu mengelola potensi sumber daya alam secara kolektif, profesional, dan bertanggung jawab.
Tiga Komitmen IKTN Memperkuat Kedaulatan Tambang Rakyat
Sebagai bentuk respons terhadap perkembangan regulasi tersebut, IKTN bersama jaringan koperasi pertambangan di berbagai daerah menyatakan komitmen untuk mendorong pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui tiga agenda utama.
1. Mendorong Penambang Rakyat Menuju Legalitas dan Kesejahteraan
IKTN berkomitmen mendorong masyarakat penambang tradisional untuk bertransformasi menuju kegiatan usaha yang memiliki kepastian hukum melalui kelembagaan koperasi.
Upaya ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembinaan, pendampingan kelembagaan, perlindungan hukum, serta kesempatan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, koperasi diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu mengangkat posisi masyarakat penambang dari keterbatasan sektor informal menuju tata kelola usaha yang lebih bermartabat.
2. Mengedepankan Keselamatan Kerja dan Kelestarian Lingkungan
IKTN menempatkan prinsip Good Mining Practice atau praktik pertambangan yang baik sebagai bagian penting dari pengembangan tambang rakyat.
Legalitas usaha harus berjalan beriringan dengan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, pengendalian dampak pertambangan, serta pemulihan lahan pascatambang.
Komitmen tersebut menjadi penting agar aktivitas pertambangan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
3. Memperkuat Ekonomi Desa melalui Koperasi dan Hilirisasi
IKTN juga mendorong pengembangan koperasi pertambangan yang memiliki kelembagaan kuat, manajemen profesional, transparansi pengelolaan, serta kemampuan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.
Melalui penguatan kelembagaan tersebut, koperasi diharapkan dapat terhubung dengan rantai pasok industri pertambangan nasional dan mendukung pengembangan hilirisasi mineral.
Dengan demikian, nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha besar, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Kedaulatan Mineral Harus Berujung pada Kesejahteraan Rakyat
IKTN memandang bahwa perubahan regulasi harus diikuti dengan implementasi yang konsisten, pengawasan yang transparan, serta pendampingan nyata kepada koperasi dan masyarakat penambang di daerah.
Kepastian hukum menjadi prasyarat penting, tetapi keberhasilan kebijakan juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, peningkatan keselamatan kerja, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Dalam konteks tersebut, penguatan koperasi pertambangan diharapkan mampu menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menutup pernyataannya, Ketua Umum IKTN menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan harapan baru bagi masa depan penambang rakyat.
“Hari ini, ketakutan itu telah luruh. Rakyat tidak lagi memandang galian tambang sebagai tempat bersembunyi dari jerat hukum, melainkan ladang pengabdian untuk kemandirian bangsa. Terima kasih Bapak Presiden, atas kado kepahlawanan dan wujud nyata keberpihakan ini.”
IKTN berharap momentum perubahan regulasi tersebut dapat menjadi awal terbentuknya ekosistem pertambangan rakyat yang legal, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Melalui penguatan koperasi, kedaulatan sumber daya mineral diharapkan tidak berhenti sebagai konsep konstitusional, melainkan benar-benar terwujud dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan manfaat kekayaan alam Indonesia.
Tentang Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN)
Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) merupakan pilar konsolidasi koperasi pertambangan di Indonesia yang berjuang memperkuat kedaulatan sumber daya mineral kerakyatan, meningkatkan keselamatan kerja, serta mendorong kelestarian lingkungan hidup.
Berlandaskan semangat Pasal 33 UUD 1945, IKTN berkomitmen menjadikan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan dalam pengelolaan sumber daya mineral nasional.
Penulis : R. Dwi Endika
Redaktut: Mawan
