Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden di Tengah Polemik Ijazah

WARTA-JOGJA.COM || JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026), di tengah meningkatnya tekanan politik dan polemik mengenai kelayakan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.

Gibran, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kini berusia 39 tahun, menyampaikan pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kompleks parlemen, Jakarta. Langkah tersebut berlangsung setelah munculnya perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia disebut ingin menghindari kontroversi politik berkepanjangan yang berpotensi memperkeruh situasi pemerintahan.

Namun, seorang menteri kabinet menyampaikan bahwa Presiden Prabowo saat itu justru mendorong Gibran untuk mempertahankan posisinya dan memberikan pembelaan atas persoalan yang tengah dihadapinya. Dengan demikian, perkembangan pengunduran diri tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan.

Persoalan kelayakan pendidikan Gibran menguat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2026 yang berkaitan dengan dokumen pendidikan luar negeri miliknya.

Kedua lembaga peradilan tersebut mengeluarkan putusan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonannya.

Perkembangan hukum tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden RI. Isu tersebut berkembang menjadi persoalan politik setelah sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan mekanisme konstitusional untuk mengevaluasi kedudukannya.

Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik mengajukan petisi kepada pimpinan DPR. Pengajuan tersebut menjadi langkah awal proses politik yang berpotensi berujung pada pemakzulan Wakil Presiden.

Berdasarkan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia, pimpinan DPR harus membentuk panitia khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran konstitusi yang dikaitkan dengan persoalan persyaratan pencalonan Gibran.

Panitia khusus tersebut bertugas menelaah apakah terdapat dasar hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa Gibran telah melanggar konstitusi karena menjabat sebagai wakil presiden meskipun persyaratan pencalonannya dipersoalkan.

Apabila hasil pemeriksaan DPR menyimpulkan terdapat dasar yang memadai untuk melanjutkan tuduhan tersebut, DPR dapat meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus apakah benar terjadi pelanggaran konstitusi.

Dengan demikian, proses politik dan hukum tersebut memiliki tahapan tersendiri. Pengajuan petisi oleh anggota DPR tidak serta-merta berarti Gibran telah dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.

Di tengah perkembangan persoalan tersebut, penyelidikan terhadap dokumen pendidikan Gibran disebut tidak berkaitan langsung dengan penyelidikan terpisah mengenai dugaan keterlibatan pejabat tinggi kepolisian dalam praktik penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Kedua persoalan tersebut berkembang dalam konteks politik dan hukum yang berbeda sehingga perlu dipahami secara terpisah.

Konstitusi Indonesia mengatur bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak secara otomatis menyebabkan dilaksanakannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang baru.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan untuk memilih pengganti berdasarkan dua nama calon yang diajukan oleh Presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam mekanisme konstitusional untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan apabila jabatan wakil presiden tidak lagi terisi.

Perkembangan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pun menjadi perhatian nasional karena tidak hanya menyangkut masa depan politik putra mantan Presiden Joko Widodo tersebut, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme konstitusi, kepastian hukum, dan keberlangsungan pemerintahan Indonesia.

Sumber:  Associated Press (AP), diperbarui 12 November 2026.