foto DPUPESDM DIY
WARTA – JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, melakukan perombakan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Sebanyak sembilan pejabat dilantik menempati posisi baru pada Rabu (5/8/2026), salah satu yang menonjol adalah Aris Prasena yang resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY.
Pelantikan yang digelar tersebut juga mengukuhkan sejumlah nama lain dalam posisi strategis: Anna Rina Herbranti sebagai Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Imam Pratanadi sebagai Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Ana Windyawati sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik. Serta Raden Suci Rohmadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Anton Raharja sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Suyarno sebagai Kepala Dinas Sosial, Atik Sudarmi sebagai Kepala Dinas Pariwisata, dan Poniran sebagai Kepala Biro Organisasi Setda DIY.
Dalam arahannya, Sri Sultan HB X menegaskan bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari sebuah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Beliau mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari surat keputusan semata, melainkan dari rekam jejak, integritas, dan laku pengabdian yang konsisten. “Kekuasaan memang dapat diserahkan melalui satu lembar keputusan. Namun, kewibawaan tidak pernah lahir dari kertas. Kewibawaan lahir dari laku yang berulang, yang teruji, dan yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan Tuhan, sejarah, maupun rakyat,” tegas Sultan.
Gubernur juga menegaskan penerapan Manajemen Talenta ASN menjadikan kinerja serta potensi yang mencakup kompetensi, integritas, dan moralitas sebagai dasar utama promosi, bukan lagi kedekatan atau sekadar lama pengabdian. Sultan mengingatkan: “Jangan terburu-buru merasa telah menjadi pemimpin. Jabatan hanyalah titik awal sebuah amanah. Masyarakat tidak menilai Saudara dari besarnya ruangan kerja atau tingginya jabatan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.”
Sultan juga mengkritisi masih adanya ego sektoral dan pandangan birokrasi yang mendasarkan penghormatan pada tingginya jabatan. Birokrasi DIY hendaknya dibangun atas semangat kolaborasi sesuai filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, bukan hierarki yang saling merendahkan. “Birokrasi yang saya kehendaki bukan birokrasi yang menilai seseorang dari kursi yang ia duduki, melainkan dari jejak yang ia tinggalkan,” tandasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum mempercepat pembangunan dan mewujudkan makna hakiki Keistimewaan DIY, yaitu meningkatkan martabat serta kesejahteraan masyarakat. Seluruh pejabat baru diminta menjadi pemimpin yang mampu menghimpun potensi, menghargai kompetensi setiap aparatur, serta bekerja dengan budaya SATRIYA demi pelayanan publik yang lebih bermutu.(*)
