Juru parkir Watu Lumbung diduga menyewakan tanah aset Pemkab Gunungkidul tanpa izin. Petani disebut membayar Rp400 ribu per tahun. Legalitas dan aliran uang dipertanyakan. (foto ilustrasi)
GUNUNGKIDUL || WARTA-JOGJA.COM – Dugaan penyimpangan kewenangan oleh oknum juru parkir di kawasan destinasi wisata Pantai Watu Lumbung, Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, menjadi sorotan. Seorang juru parkir yang juga bertindak sebagai koordinator, Susiyatno alias Susi, diduga menginisiasi penyewaan tanah yang disinyalir merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas terkait. Dari aktivitas tersebut, seorang petani berinisial WK disebut membayar uang sewa sekitar Rp400 ribu per tahun yang diserahkan langsung kepada Susiyatno.
Pengakuan Susiyatno mengenai inisiatif penyewaan yang dilakukan secara sepihak memunculkan persoalan serius terkait batas kewenangan pengelolaan parkir, legalitas pemanfaatan aset daerah, serta transparansi penerimaan uang dari penyewaan lahan milik pemerintah.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut aktivitas pemanfaatan tanah, tetapi juga dugaan penggunaan posisi sebagai pengelola parkir untuk menjalankan aktivitas ekonomi di atas lahan yang status kepemilikannya diduga merupakan aset pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lahan tersebut selama ini dimanfaatkan oleh seorang petani berinisial WK, warga Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus, Gunungkidul.
Pembayaran sewa disebut diberikan secara langsung kepada Susiyatno, warga Balong, Girisubo, yang diketahui bertugas sebagai juru parkir sekaligus koordinator di kawasan destinasi wisata Pantai Watu Lumbung.
Dalam aktivitas tersebut, Susiyatno disebut melibatkan Supaeto dan Pujiyono. Namun, hingga kini belum diperoleh informasi mengenai keberadaan dokumen perjanjian sewa, surat penugasan, ataupun dokumen resmi yang menjadi dasar kewenangan pihak-pihak tersebut untuk menyewakan lahan.
Apabila tanah itu benar merupakan aset Pemkab Gunungkidul, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai legitimasi tindakan pihak yang tidak memiliki kewenangan pengelolaan aset untuk menarik pembayaran dari masyarakat.
Kewenangan sebagai juru parkir pada prinsipnya tidak serta-merta memberikan hak untuk menguasai, memanfaatkan, ataupun menyewakan tanah yang merupakan aset pemerintah daerah.
Saat dikonfirmasi awak media pada Senin (9/11/2026), Susiyatno mengakui dirinya sebagai penggagas penyewaan tanah tersebut. Ia menjelaskan bahwa ide itu berasal dari pemikiran kelompoknya sendiri dengan tujuan memperoleh tambahan pendapatan dari sektor parkir.
Ketika ditanya mengenai legalitas penyewaan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, Susiyatno menyampaikan bahwa kegiatan tersebut murni merupakan inisiatif timnya sendiri tanpa terlebih dahulu menyampaikan kepada dinas terkait.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran dugaan penyimpangan pengelolaan lahan. Sebab, apabila objek yang disewakan benar merupakan Barang Milik Daerah (BMD), pemanfaatannya tidak dapat dilakukan berdasarkan keputusan sepihak kelompok atau individu yang bertugas di lapangan.
Dengan demikian, perlu diperjelas apakah aktivitas penyewaan tersebut pernah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang, apakah terdapat penetapan tarif resmi, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan uang sewa.
Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki ketentuan administrasi dan hukum yang mengikat. Pemanfaatan aset pemerintah melalui mekanisme sewa harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan pejabat berwenang, prosedur yang sah, serta mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Atas dasar itu, Pemkab Gunungkidul perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap status kepemilikan tanah, pihak yang menguasai atau mengelola lahan, dasar pelaksanaan penyewaan, hingga aliran uang yang diterima dari penyewa.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah uang sekitar Rp400 ribu per tahun tersebut merupakan penerimaan resmi yang tercatat dalam administrasi pemerintah daerah atau justru diterima secara pribadi maupun kelompok tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Jika terbukti terdapat pemanfaatan aset daerah tanpa persetujuan pejabat berwenang, pemerintah daerah perlu mengambil langkah administratif sesuai ketentuan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Dugaan penyewaan tanah aset pemerintah tanpa koordinasi dengan dinas terkait tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal kelompok pengelola parkir semata. Apabila benar terjadi, praktik tersebut berpotensi mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan kekayaan daerah.
Pemkab Gunungkidul melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan aset perlu segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan lapangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan status tanah, menghentikan potensi pemanfaatan yang tidak memiliki dasar kewenangan, serta menelusuri pertanggungjawaban uang yang telah diterima.
Pada akhirnya, terdapat tiga pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban terbuka dari pihak terkait.
Pertama, atas dasar kewenangan apa seorang juru parkir atau kelompoknya dapat menginisiasi penyewaan tanah yang diduga merupakan aset Pemkab Gunungkidul?
Kedua, siapa pihak yang secara sah berhak menetapkan tarif dan menerima pembayaran sewa atas tanah tersebut?
Ketiga, ke mana uang sewa yang telah dibayarkan petani selama ini disalurkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Transparansi atas ketiga persoalan tersebut menjadi penting agar pengelolaan aset daerah tidak dijalankan berdasarkan kewenangan informal, melainkan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.
