WARTA-JOGYA.COM || YOGYAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar orasi kebangsaan dan pernyataan sikap yang sangat kritis terhadap dinamika politik nasional, Senin (10/11/2026). Acara yang berlangsung di Yogyakarta ini dihadiri tokoh masyarakat, ulama, pemuda, dan tokoh nasional.
Dewan Pembina Forum Kebangsaan DIY, HM Syukri Fadloli, menyatakan arah kebijakan negara dalam sepuluh tahun terakhir dinilai makin menjauh dari cita-cita Proklamasi. “Elit politik di eksekutif, yudikatif, dan legislatif justru berkhianat pada rakyat, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga menggadaikan kedaulatan bangsa kepada kekuatan oligarki,” ujarnya.
Ia menyoroti tiga peristiwa yang dianggap memuncaki penyimpangan: pertama, penyadapan terhadap Presiden oleh seorang jenderal polisi yang disebutnya belum pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa dan berindikasi makar. Kedua, tata negara diacak-acak selama sepuluh tahun, hukum dan demokrasi diinjak-injak, serta mantan Presiden Jokowi terindikasi politik dinasti dan dugaan ijazah palsu. Ketiga, syarat kelengkapan dokumen Wakil Presiden yang dinyatakan gugur.
Forum Kebangsaan DIY menyampaikan tiga desakan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto:
1. Segera tangkap dan adili para pelaku penyadapan kepala negara karena berindikasi kejahatan makar.
2. Bersihkan Kabinet Merah Putih dari unsur yang terlibat makar dan korupsi.
3. Segera proses hukum mantan Presiden Jokowi atas dugaan KKN dan ijazah palsu.
Syukri menegaskan dukungan terhadap kebijakan yang sesuai UUD 1945 dan Pancasila, namun tetap akan bersikap kritis jika menyimpang. “Rakyat harus berani berkata benar itu benar, salah itu salah. Ulama tidak boleh lagi membenarkan kebijakan yang salah,” ujarnya.
Tokoh nasional Prof. Dr. Amien Rais yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan pandangannya. Ia menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mundur secara sukarela.
“Lebih baik berakhir dengan bermartabat daripada dipaksa keluar yang meninggalkan jejak buruk dalam sejarah,” ujar Amien.
Terkait kasus penyadapan, ia menilai langkah pemerintah sudah tepat untuk mengembalikan ketertiban dan netralitas lembaga negara. Kepada mantan Presiden Jokowi, Amien berpesan, jasa-jasanya sudah sangat besar, kini saatnya berhenti di tempat yang baik. “Kekuasaan itu sementara. Lebih bermakna kembali beramal sosial daripada terjerat urusan politik yang memecah belah,” katanya.
Ia menutup dengan pesan, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin dibutuhkan kerendahan hati. Kesombongan hanya berakhir buruk, dan rasa syukur membawa kebahagiaan sejati.
Penulis: mix
