Sri Sultan HB X menemui massa aksi Aliansi Jogja Memanggil dan Aliansi Mahasiswa Papua di depan Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (10/11/2026), untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan pengunjuk rasa. (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai elemen, mulai dari Aliansi Jogja Memanggil hingga Aliansi Mahasiswa Papua, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Kepatihan, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Selasa (10/11/2026) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Massa aksi mendesak penyelesaian sejumlah persoalan krusial, mulai dari pemberantasan premanisme, evaluasi program Jaga Warga, hingga kenaikan standar upah layak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi yang didominasi pakaian serba hitam mulai memadati kawasan sekitar pukul 14.30 WIB. Berbagai elemen masyarakat dan komunitas turut bergabung dalam barisan aksi yang membawa sejumlah tuntutan bagi kesejahteraan rakyat di DIY.
Di tengah aksi yang berlangsung, massa mendesak agar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, keluar menemui langsung pengunjuk rasa. Mereka mengaku kecewa karena kerap kali aspirasi mereka hanya diterima oleh pejabat perwakilan.
Pada akhirnya Sri Sultan sekitar pukul 16.05 menemui massa aksi, meskipun sebelumnya Pemda DIY sempat menurunkan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Indriyanti, namun para pengunjuk rasa menolak dan bersikeras meminta agar Sultan HB X sendiri yang datang menemui rakyat.
Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Aghof, menyatakan bahwa kedatangan mereka menuntut agar sejumlah kasus di Yogyakarta segera diselesaikan, khususnya terkait maraknya praktik premanisme yang terkesan dibiarkan oleh pemerintah.
“Praktik premanisme di Yogyakarta sudah merajalela dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah, hal ini mengingat dua kejadian kericuhan setiap pasca aksi diduga disusupi preman untuk membungkam massa. Dan terbaru, Polresta Yogyakarta telah menetapkan satu orang tersangka yang diduga preman saat membawa senjata tajam pada kericuhan aksi 28 Oktober lalu,” tegas Aghof kepada wartawan sebelum ditemui Ngarsa Dalem.
Pihaknya menuntut agar peraturan daerah (perda) yang dinilai melindungi premanisme segera dihapuskan, sekaligus mendesak pemberantasan premanisme di berbagai lini.
“Selain itu, aliansi juga menuntut kenaikan upah minimum di Yogyakarta yang dinilai masih jauh dari standar hidup layak,” imbuh Aghof.
Senada, Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menyoroti kontradiksi antara indeks demokrasi di Yogyakarta dengan realitas di lapangan. Menurutnya, pembungkaman ruang demokrasi masih kerap terjadi, baik oleh aparat maupun kelompok yang diduga preman.
“Di Jogja, upah dengan Rp 2.000.000 sekian gitu, kalau kita patokan dengan biaya hidup yang sampai Rp 4.000.000 sampai Rp 5.000.000, bahkan biaya pendidikan di Jogja itu minimal paling murah itu Rp 5.000.000 di Jogja sendiri, gimana anak-anak buruh, anak-anak petani di Jogja, gitu, yang mau menempuh dunia pendidikan, sedangkan upah standar di Jogja itu hanya Rp 2.000.000 sekian,” ujar Dion.
Respon Sri Sultan
Di hadapan massa, Sri Sultan menyatakan akan mempertimbangkan kembali kebijakan yang ada guna menyesuaikan dengan situasi di lapangan, termasuk aturan yang berkaitan dengan keamanan warga seperti program Jaga Warga.
“Akan kami pertimbangkan kembali ya, akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” ujar Sultan HB X.
Sultan menjelaskan bahwa keberadaan program di masyarakat bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti narkoba dan kenakalan remaja, sekaligus memberikan rasa aman bagi warga agar tidak merasa terancam dalam beraktivitas. Namun, ia menegaskan terbuka untuk meninjau ulang kebijakan apabila dinilai menghambat ruang demokrasi.
“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau, kan begitu, itu. Ya kan? Itu merasa nyaman dan tentram untuk ya tinggal di wilayahnya masing-masing. Jangan merasa kalau cari sesuap nasi pun keluar dari rumah karena ada kriminalisasi, kami kan harus melindungi masyarakat juga, itu satu,” jelasnya.
Sultan juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menghambat mahasiswa maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau berdemokrasi, asalkan dilakukan tanpa aksi kekerasan.
“Jadi, kami tidak pernah memperlakukan warga masyarakat yang memang memberitahu bagi mahasiswa, kelompok masyarakat untuk berdemokrasi, saya tidak pernah menghambat itu, silahkan. Tapi jangan ada kekerasan yang terjadi. Itu saja. Ya kan?,” pungkas Sultan.
Meski telah ditemui Sri Sultan, massa tampaknya belum sepenuhnya puas dengan jawaban yang diberikan. Usai menyampaikan orasinya, massa melanjutkan aksi long march menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta sekitar pukul 16.50 WIB untuk melanjutkan rangkaian aksi peringatan Hari Pahlawan tersebut.
Redaktur: Mawan
