KLATEN,JATENG || WARTA-JOGJA.COM – Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi dinyatakan lulus atau graduasi pada Selasa, 30 Juni 2026. Keluarga tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi serta mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan sosial pemerintah.
Peristiwa ini ditandai dengan penyelenggaraan acara wisuda graduasi mandiri di Graha Bung Karno. Pada Tahap I Tahun 2026, jumlah total KPM PKH di Klaten tercatat sebanyak 54.555 keluarga. Dari angka tersebut, rincian kelulusan terbagi menjadi dua kategori: 992 keluarga memilih graduasi mandiri atas kesadaran sendiri karena merasa kondisi ekonomi telah memadai, sedangkan 1.604 keluarga lainnya berhasil lulus setelah menerima pendampingan dan bantuan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Salah satu kisah keberhasilan datang dari Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk. Ia tercatat sebagai peserta PKH sejak tahun 2013, saat kondisi ekonomi keluarganya masih sangat terbatas bahkan untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Melalui bantuan PKH, ia memperoleh dukungan biaya pendidikan anak, pemenuhan gizi keluarga, serta mampu menyisihkan sebagian dana sebagai modal awal usaha berdagang jamu keliling. Kini usahanya berkembang, putra sulungnya telah bekerja dengan penghasilan tetap, dan ia menyatakan telah cukup secara ekonomi untuk hidup mandiri.
“Bagi yang sudah merasa mampu, mari berani melangkah mandiri, karena masih banyak saudara kita yang jauh lebih membutuhkan bantuan tersebut,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, disalurkan pula bantuan modal usaha melalui PPSE dari Kementerian Sosial dengan nilai maksimal mencapai Rp5 juta per penerima. Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah, menyampaikan bahwa bantuan peralatan usaha bakso yang diterimanya telah membantu mengembangkan usahanya selama enam bulan terakhir hingga ia pun mampu mencapai kemandirian ekonomi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan di Klaten, Kendal, dan Brebes membuktikan bahwa penerima bantuan sosial mampu bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Ia menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58% menjadi 9,39% pada tahun 2025 merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menekankan pentingnya keterbukaan data dan kolaborasi lintas sektor agar intervensi penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan guna menghapus kemiskinan ekstrem di daerah.(*)
