Kasus penyadapan Prabowo menuai kritik akademisi UGM. Alfath Bagus mengingatkan Istana berhati-hati menggunakan istilah makar dan mendesak reformasi Polri.
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat sorotan kritis dari kalangan akademisi. Pemerintah diingatkan agar tidak gegabah menggunakan istilah makar dalam merespons perkara tersebut tanpa didahului pembuktian unsur pidana melalui proses hukum yang sah. Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, persoalan ini bukan sekadar dugaan pelanggaran hukum, melainkan juga mengungkap persoalan mendasar mengenai independensi aparat, relasi kekuasaan, serta tata kelola institusi keamanan dalam negara demokrasi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menempatkan konstitusi dan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kewenangannya. Loyalitas institusi negara, menurutnya, tidak boleh diarahkan kepada individu, kelompok, ataupun faksi politik tertentu.
“Dalam sistem demokrasi, aparat negara seharusnya loyal kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada individu, kelompok, ataupun faksi politik tertentu,” ujar Alfath, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Alfath, munculnya nama sejumlah pejabat tinggi Polri dalam pusaran kasus tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius yang perlu ditangani secara objektif dan menyeluruh. Institusi kepolisian semestinya menjalankan mandat konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan menjadi instrumen bagi kepentingan politik praktis.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan dengan menganggap perkara tersebut sebagai pertarungan antarfaksi di dalam pemerintahan.
“Saya meminta publik agar tidak gegabah menyimpulkan kasus ini sebagai pertarungan antar-faksi di internal pemerintahan,” tegasnya.
Menanggapi respons Istana yang sempat menggunakan istilah “makar” dalam menyikapi situasi tersebut, Alfath mengingatkan pemerintah untuk membedakan secara tegas antara bahasa politik dan terminologi hukum.
Menurutnya, istilah makar memiliki konsekuensi hukum sehingga tidak semestinya digunakan secara serampangan tanpa adanya pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Ia menekankan bahwa prinsip rule of law atau supremasi hukum harus menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Baik dugaan makar maupun penyadapan ilegal harus ditangani melalui mekanisme hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel.
“Tidak semua tindakan yang mengancam kewibawaan Presiden atau mengganggu stabilitas pemerintahan otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Di sini saya kira pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai bahasa politik yang sangat keras justru mendahului proses pembuktian hukum,” tegas Alfath.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan. Setiap dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih jauh, Alfath menganalisis dinamika kasus tersebut melalui perspektif elite fragmentation, yakni kondisi ketika kelompok-kelompok di dalam lingkaran kekuasaan memiliki orientasi, kepentingan, dan agenda masing-masing.
Menurutnya, kompetisi kepentingan di antara elite merupakan dinamika yang lazim dalam kehidupan politik. Namun, persoalan dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi demokrasi ketika institusi koersif negara, seperti Polri dan lembaga intelijen, ikut terseret dalam persaingan tersebut.
“Kalau institusi negara mulai terseret ke dalam persaingan kepentingan elite, maka batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok menjadi semakin kabur,” jelasnya.
Ia menilai, institusi keamanan harus tetap berada dalam koridor profesionalisme dan kepentingan publik. Keterlibatan aparat negara dalam konflik kepentingan politik berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat sekaligus melemahkan prinsip netralitas institusi.
Alfath berpandangan, kasus tersebut semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola institusi keamanan di Indonesia. Pembenahan tidak cukup dilakukan melalui rotasi jabatan, pergantian personel, ataupun penertiban internal.
Lebih dari itu, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan eksternal yang transparan, independen, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Menurutnya, institusi negara yang kuat bukanlah institusi yang sekadar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, melainkan institusi yang mampu menjalankan tugas secara profesional, bekerja berdasarkan hukum, serta saling mengawasi dalam kerangka demokrasi.
“Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang seluruh institusinya hanya mengikuti kehendak Presiden, melainkan pemerintahan yang institusinya bekerja secara profesional, saling mengawasi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban,” pungkasnya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya menjaga independensi aparat penegak hukum, memperkuat akuntabilitas institusi keamanan, serta memastikan setiap persoalan yang melibatkan pejabat negara diselesaikan berdasarkan prinsip negara hukum.
Dengan demikian, penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak hanya harus mengedepankan pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan memastikan institusi keamanan tetap berpihak pada konstitusi serta kepentingan masyarakat.
Redaktur: Mawan
