Pakar Hukum Tata Negara UMY Iwan Satriawan menyoroti dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta DPR mengawasi penyidikan Bareskrim Polri demi melindungi hak privasi warga negara. (foto Olivia Rianjani)
WARTA-JOGJA.COM || YOGYAKARTA – Penetapan tiga tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal yang dikabarkan menyasar Presiden RI Prabowo Subianto menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan Satriawan, mengatakan tindakan tanpa prosedur hukum yang sah tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang secara nyata mengancam hak privasi warga negara.
“Pembatasan terhadap kewenangan untuk melakukan penyadapan itu dilakukan dengan izin pengadilan. Karena, penyadapan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan tersebut,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Iwan, kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan membuat perkara ini menjadi persoalan yang sangat serius dan wajib diusut tuntas. Terlebih lagi, dugaan praktik penyadapan yang berlangsung sepanjang periode 2025–2026 ini harus didalami secara mendalam untuk membongkar motif, tujuan, serta aktor intelektual di balik layar.
Iwan mengingatkan publik maupun aparat penegak hukum agar tidak terburu-buru mengaitkan temuan ini dengan tindak pidana makar sebelum ada pembuktian yuridis yang valid.
“Kita belum bisa menilai apakah tindakan tersebut termasuk makar. Hal itu memerlukan pembuktian lebih lanjut dan saya kira penyidik kepolisian sedang mendalami hal tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Iwan memberikan apresiasi atas gerak cepat kepolisian dalam membongkar perkara ini. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi penuh agar proses hukum berjalan secara objektif dan akuntabel, sehingga dapat meredam spekulasi liar di tengah masyarakat.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui fungsi pengawasannya juga dinilai krusial untuk mengawal kinerja Korps Bhayangkara. Pengawasan yang ketat diperlukan guna menjamin perlindungan hak privasi, tidak hanya bagi pejabat tinggi negara, tetapi juga bagi masyarakat luas.
“DPR juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada pihak kepolisian agar polisi bekerja secara profesional dan transparan. Dalam penyidikan kasus ini tidak ada yang disembunyikan agar menenangkan psikologis publik yang tentu sangat terganggu dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. Kalau Presiden saja bisa diperlakukan seperti itu, apatah lagi warga negara biasa,” pungkas Iwan.
Redaktur: Mawan
