YOGYAKARTA || WARTA-JOGJA.COM – DPRD DIY menepis isu terkait pemangkasan anggaran untuk layanan Trans Jogja dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2026. Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menegaskan bahwa bukan terjadi pemangkasan, melainkan hanya pergeseran anggaran untuk penyesuaian skala prioritas pembangunan.
Hal ini menurutnya, sesuai pembahasan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DIY Tahun Anggaran 2026. Pasalnya, kondisi keuangan daerah maupun pusat menurutnya tidak dalam kondisi baik-baik saja.
“Sekarang ini kondisi keuangan daerah maupun dari pusat itu kan baru tidak baik-baik saja, dan ini kita itu harus membahas pembahasan dinamika di dalam komisi itu. Jadi, itu kami meluruskan bahwa itu bukan pemangkasan, melainkan hanya pergeseran dulu untuk skala prioritas yang juga lebih utama,” katanya saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, pada Selasa 26 Agustus 2025.
Salah satu skala prioritas yang mendesak, kata Nur, adalah perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang saat ini baru sekitar 63 persen dalam kondisi baik. Oleh karena itu, sebagian anggaran dialihkan terlebih dahulu ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY.
“Sarana untuk jalan-jalan provinsi kita ini kan sekarang ini yang masih belum mapan itu, yang mapan itu kan baru 63 persen dari kondisi keseluruhan jalan kita. Nah, masih ada beberapa jalan yang ada rusak, ada ini. Makanya itu ada digeser dulu ke ya dandani jalan dulu,” ujarnya.
Meski ada pergeseran, Nur memastikan subsidi Trans Jogja tetap berjalan. Bahkan untuk tahun anggaran 2025, alokasinya tetap utuh sebesar Rp 87 miliar.
“Pelayanan Trans Jogja tetap jalan, karena kan ini PT AMI ini, ini disubsidi oleh pemerintah daerah (Pemda) ini kan sudah hampir 17 tahun. Termasuk tahun ini 2025 itu pun tetap subsidi sekitar Rp 87 miliaran, kita tidak ada (pengurangan), tetap utuh,” jelasnya.
“Itu dari awalnya Rp 87 miliar, itu ada pergeseran Rp 6,8 miliar. Angkanya masih gede (untuk subsidi Trans Jogja). Masih di angka Rp 80-an miliar,” sambungnya.
Ia juga menyebut pergeseran anggaran hanya sementara.
“Karena kan masih ada sisa waktu nih, 2026, di perubahan 2026 nanti akan kita usulkan untuk nanti ditambahkan kembali gitu. Jadi tidak langsung dipangkas ini, digeser dulu aja untuk kegiatan yang lebih penting, begitu,” katanya.
Selain itu, Subiyantoro memastikan tidak akan ada pengurangan kru dan tidak ada kenaikan tarif. Meski begitu, ia mendorong PT AMI untuk melakukan inovasi, seperti menjalin kerja sama periklanan guna mendukung kemandirian keuangan.
“Kemarin di dalam pembahasan ini, adanya pergeseran itu dimana kita sepakat untuk satu yakni tidak mengurangi kru sehingga nanti tidak berdampak pada pengangguran. Terus yang kedua, tidak terus nanti tarifnya naik. Kita minta kepada pengelola Trans Jogja dalam hal ini PT AMI, agar juga ada inovasi baru. Inovasi-inovasi biar bisa kerja sama dengan pihak lain, mungkin bisa periklanan, sehingga bisa sedikit membantu bebannya APBD kita,” terangnya.
Disisi lain, meski adanya pergeseran anggaran tersebut, rencana pengembangan trayek baru ke Wonosari, Subiyantoro menyatakan masih akan terus dikoordinasikan lebih lanjut dan sampai saat ini masih dalam tahap kajian.
“Kalau itu masih baru menjadi kajian karena banyak yang harus dipertimbangkan juga untuk penambahan jalur Trans Jogja ke Wonosari. Karena itu juga kita harus memberhentikan mungkin semacam koperasi angkutan daerah atau antar kota di sana, biar nanti akan ada kesepakatan – kesepakatan dengan mereka itu bagaimana,” jelasnya.
Namun, koordinasi lebih lanjut belum dijadwalkan. Namun ia mendorong Dinas Perhubungan DIY dan Dishub Gunungkidul untuk duduk bersama membahas hal ini.
“Kami dari dewan hanya mendorong agar itu nanti bisa terwujud. Yang memang itu harus duduk bersama,” ujarnya.
Tak hanya soal penambahan trayek, DPRD DIY juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan dan perawatan armada Trans Jogja mengingat masih adanya komplain dari masyarakat seperti beberapa bagian kendaraan tersebut ada yang rusak.
“Jadi saran kami tidak hanya mungkin perbaikan itu, tetapi tetap peningkatan pelayanan. Trans Jogja ini sudah disubsidi dan untuk subsidi paling besar di APBD kita itu adalah subsidi ke PT AMI, yakni sejumlah Rp 87 miliar. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan PT AMI meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” bebernya.
“Sekali lagi, tolong diluruskan ya jangan sampai itu kok terus dipangkas. Ini enggak, hanya digeser nanti kita kembali lagi. Dan jangan khawatir tetap naik,” pungkas Subiyantoro.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Cherestina Erni Widyastuti, mengakui bahwa pergeseran anggaran bisa memberi dampak, meski pihaknya tetap akan mengoptimalkan pelayanan yang ada.
“Pengaruh pasti ada, tapi itu merupakan sebuah tantangan untuk tetap bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin. Tapi, trayek Trans Jogja ke Gunungkidul memang belum kami rencanakan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan tarif layanan Trans Jogja. Penyesuaian ke depan akan lebih diarahkan pada optimalisasi rute dan peningkatan pendapatan non-tarif.
“Kalau tarif tidak berubah, lebih pada optimalisasi rute dan pendapatan,” pungkas Erni.
🔴 PIMPRED & REDAKTUR: MAWAN
